Daftar UMK Ciamis Tahun 2021

Gaji UMR/UMP Belitung Timur Terbaru

1. Gaji UMP

Berbicara mengenai gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, arti UMP bisa diartikan sebagai standar gaji minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua tempat baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimum di INDONESIA seringkali membikin bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin mengulas lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini mengacu menurut Keputusan Menteri Energi Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi sebagian pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan tersebut, dibeberkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang seharusnya ditentukan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meski keduanya sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketetapan

Seperti sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketetapan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai diberlakukan secara serentak menurut instruksi dari Gubernur tiap-tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditentukan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau menurut perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini diwujudkan dengan menentukan sebagian hal penting seperti, keperluan hidup cocok, mengamati produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dibeberkan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan tiap-tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing daerah bisa jadi standar minimum upahnya berbeda.
Seandainya diperbandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi ketimbang UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi karena elemen yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi jangan heran seandainya jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Seandainya mau mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dahulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditentukan menurut Kebutuhan Hidup Sesuai (KHL) dengan menentukan banyak hal.
Namun sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, karenanya UMR sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar upah minimum baru yang diketahui dengan istilah UMP dan UMK. Rujukan tersebut diwujudkan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketetapan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengetahui mulai dari pengertian sebagian istilah seputar standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada sebagian nilai penting seputar ketetapan gaji UMR INDONESIA yang seharusnya Anda ketahui, yakni seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Masalah upah dari tahun ke tahun sering menjadi percakapan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah apabila gak dibarengi dengan standarisasi upah yang sama akan memunculkan konflik ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang terus digalakkan oleh banyak buruh, terutama dalam hari buruh Nasional merupakan upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di INDONESIA punya besaran khusus untuk upah UMR, juga termasuk gaji UMR INDONESIA.

Akan halnya pengesahan UMR di wilayah semasing benar-benar tidak sama, ada pelbagai jenis perihal dan fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berdiskusi tentang upah atau standard gaji minimal di INDONESIA benar-benar lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi buruh atau aktor bidang usaha, tentu Anda harus mendalaminya. Di bawah ini ada pengertian dan keterangan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR ialah standar minimum yang dipakai oleh pengusaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR ialah untuk menjamin supaya para buruh mendapatkan penghasilan sebagai pendapatan yang layak.

Merujuk pada Ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memaparkan jika UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, tergolong gaji UMR INDONESIA.

Berdasar pada penjelasan itu dapat diambil keputusan, jika UMR sebagai standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi panutan atau landasan dalam pengesahan besaran upah, akan tetapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah upah bulanan paling rendah yang rinciannya berupa penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah area kabupaten/kota sesudah ditetapkan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa terbaru atas penghasilan pokok (gaji pokok) aja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tetapi bisa juga tidak.

Setelah diatur dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru pengganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup pada suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri didasari oleh otonomi dan standar penghasilan tingkat provinsi pada kawasan itu.

1. Dasar Pembuatan Ketetapan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengendalikan metode yang tertuang dalam UMR atau standar Bayaran Minimum Regional sebagai referensi supaya pelaku usaha memberikan upah kepada para pegawai cocok dengan tingkat keperluan cocok hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para kekuatan kerja, sehingga bisa memperoleh upah yang cocok. Tentunya hal itu cocok dengan beban kerja.
2. Bagian UMR
Menurut surat edaran Menteri Energi Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas seputar pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut terang dipaparkan bahwa komponen UMR terdiri dar sebagian hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU seputar ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menerangkan bahwa komponen UMR berupa upah pokok dan tunjangan konsisten. Meskipun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Konsisten Bukan Bagian UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, seluruh format tunjangan tidak konsisten bukan termasuk komponen standar upah minimum. Bentuknya ini cocok dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 seputar ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak konsisten dalam hal ini yakni pembayaran baik secara langsung ataupun tidak untuk diberikan kepada pekerja dan keluarganya. Mencakup juga berjenis-jenis, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kehadiran.
4. Besarnya UMR Kini UMP dan UMK
Meskipun ini istilah UMR memang sudah tidak dipakai lagi, hal itu cocok Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketetapan begitu, standar upah regional yang ditentukan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, sudah ditentukan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi diperbandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menerangkan bahwa regulasi itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum paham akan hal ini. Jadi perlu diketahui, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran cocok skala upah cocok kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran prosentase kenaikan tiap-tiap tahunnya didasarkan pada sebagian elemen dan biasanya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketetapan Kepada Bayaran Pemberian Bayaran dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang cocok pasal 89. Alasannya, pemerintah sudah membikin referensi tersebut menurut keperluan hidup cocok.
Hukuman, seandainya terdapat perusahaan yang tidak sanggup membayar upah kepada pekerja dipecahkan UMR atau UMK bisa mengerjakan penangguhan. Mengenai tata metode atau prosedurnya sudah dibatasi dalam keputusan menteri.
7. Bayaran Perusahaan yang Membayar Bayaran dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, meski faktanya instansi tersebut sanggup memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, cocok UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan sanksi pidana.
Bayaran pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan optimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan regulasi ini diharapkan menjadi peringatan supaya perusahaan-perusahaan tunduk kepada regulasi.
8. Langkah Kepada Bayaran dibawah UMR
Menurut dengan kasus upah yang tidak dibayarkan cocok ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik relasi industrial. 
Ketetapan regulasi tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui sebagian prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan mengerjakan perundingan bipartit seandainya selama kurun waktu 30 hari belum menempuh kesepakatan, karenanya naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketetapan Bayaran Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian upah. Bentuknya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menerangkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberikan kepada pemilik bisnis kecil dengan persyaratan tertentu.
Jadi secara singkatnya, upah yang diberikan pada usaha mikro dan kecil ditentukan menurut kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketetapan begitu, besaran nominalnya mencakup nilai rata-rata konsumsi masyarakat menurut data dari BPS.
Demikianlah review komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari sebagian istilah, memahami perbedaan dari berjenis-jenis sisi sampai ketetapan pemberlakuan standar gaji tersebut. semoga isu ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,