Rincian UMR Buol Tahun 2021

Gaji UMR/UMP Rote Ndao Terbaru

1. Gaji UMP

Berbicara perihal gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP bisa dimaksudkan sebagai standar upah minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Membahas mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimum di INDONESIA seringkali membikin bingung. Karena, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin berbicara lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Bentang Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi rentang waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Kekuatan Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi sebagian pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan tersebut, digambarkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang sepatutnya diatur selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meskipun keduanya sama-sama dikerjakan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki rentang waktu peninjauan yang tak sama. Anda juga dapat membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketetapan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai diberlakukan secara serentak berdasarkan instruksi dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang diatur serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga dapat Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dijadikan dengan menentukan sebagian hal penting seperti, kebutuhan hidup pantas, memandang produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan digambarkan bahwasanya UMP dan UMK senantiasa mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Dalam Bruto (PDB) dari Badan Sentra Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat dapat jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Kalau dibandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini diberi pengaruh karena faktor yang diterapkan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran jikalau jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Kalau ingin mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda dapat meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR diatur berdasarkan Kebutuhan Hidup Pantas (KHL) dengan menentukan banyak hal.
Namun semenjak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, karenanya UMR telah tak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar upah minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Rujukan tersebut dijadikan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengetahui mulai dari pengertian sebagian istilah seputar standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada sebagian nilai penting seputar ketetapan gaji UMR INDONESIA yang sepatutnya Anda kenal, adalah seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Masalah penghasilan dari tahun ke tahun sering jadi percakapan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah kalau gak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang terus disuarakan oleh para buruh, utamanya dalam hari buruh Nasional merupakan penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di INDONESIA mempunyai besaran spesifik untuk penghasilan UMR, termasuk gaji UMR INDONESIA.

Tentang hal pengesahan UMR di wilayah masing-masing betul-betul tidak sama, ada bermacam jenis variabel dan faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berbicara terkait penghasilan atau standard gaji minimal di INDONESIA betul-betul lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku buruh atau pelaksana usaha, tentu Anda harus menyadarinya. Berikut di bawah ini ada pemahaman dan penjelasan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR adalah standar paling rendah yang dipakai oleh pengusaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Tujuan ditentukannya UMR adalah untuk menjamin agar para pekerja menerima penghasilan sebagai penghasilan yang pantas.

Mengacu pada Aturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan kalau UMR atau Gaji Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, termaksud gaji UMR INDONESIA.

Berdasarkan pemahaman itu dapat diambil rumusan, jika UMR sebagai standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi panutan atau alasan dalam pengesahan besaran penghasilan, akan tetapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak digunakan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK ialah Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan gaji bulanan paling rendah yang rinciannya berupa penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota sesudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa dibagi atas penghasilan pokok (gaji pokok) aja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam makna lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.

Setelah diatur dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup pada suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri disebabkan oleh otonomi dan standar penghasilan tingkat provinsi pada wilayah yang bersaungkutan.

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengontrol metode yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan agar pelaku usaha memberikan upah kepada para pegawai pantas dengan tingkat kebutuhan pantas hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para energi kerja, sehingga dapat mendapat upah yang pantas. Tentunya hal itu pantas dengan bobot kerja.
2. Komponen UMR
Menurut surat edaran Menteri Kekuatan Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas seputar pengelompokan bagian upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut jelas dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar sebagian hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU seputar ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang membeberkan bahwa bagian UMR berupa upah pokok dan tunjangan konsisten. Meski besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Konsisten Bukan Komponen UMR
Perlu Anda kenal salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, seluruh wujud tunjangan tak konsisten bukan termasuk bagian standar upah minimum. Bentuknya ini pantas dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 seputar ketenagakerjaan.
Tunjangan tak konsisten dalam hal ini adalah pembayaran bagus secara langsung ataupun tak untuk dikasih kepada pekerja dan keluarganya. Mencakup juga beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasarkan jumlah kehadiran.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Meski ini istilah UMR memang telah tak diterapkan lagi, hal itu pantas Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan seperti itu, standar upah regional yang diatur oleh kepala tempat mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah diatur bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, membeberkan bahwa regulasi itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran pantas skala upah pantas kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR adalah standar minimum yang diatur oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran prosentase kenaikan tiap tahunnya didasarkan pada sebagian faktor dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Kepada Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang pantas pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membuat acuan tersebut berdasarkan kebutuhan hidup pantas.
Hukuman, jikalau terdapat perusahaan yang tak mampu membayar upah kepada pekerja dituntaskan UMR atau UMK dapat mengerjakan penangguhan. Mengenai tata metode atau prosedurnya telah dikontrol dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, meskipun faktanya instansi tersebut mampu memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, pantas UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah dapat memberikan hukuman pidana.
Upah pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan optimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan regulasi ini diharapkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan patuh kepada regulasi.
8. Langkah Kepada Upah dibawah UMR
Menurut dengan kasus upah yang tak dibayarkan pantas ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik relasi industrial. 
Ketentuan regulasi tersebut dalam upaya ini nantinya akan lewat sebagian prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan mengerjakan diplomasi bipartit jikalau selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, karenanya naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian upah. Bentuknya ini merujuk pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang membeberkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang dikasih kepada pemilik bisnis kecil dengan persyaratan tertentu.
Jadi secara sederhananya, upah yang dikasih pada usaha mikro dan kecil diatur berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan seperti itu, besaran nominalnya mencakup nilai rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari BPS.
Demikianlah ulasan lengkap mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari sebagian istilah, memahami perbedaan dari beragam sisi sampai ketetapan pemberlakuan standar gaji tersebut. semoga berita ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,